SERGAI, ARKAMEDIA – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk partai politik.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Budiman, S.Pd.I., menyampaikan pandangannya saat ditemui di Sei Rampah, Rabu (11/11/2026).
Budiman menilai, apabila Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, hal tersebut dapat menjadi momentum bagi perbaikan kondisi politik dan stabilitas ekonomi nasional.
“Menurut saya, sangat elok apabila Gibran mundur. Saat ini PKS sedang menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan perwakilan masyarakat yang datang ke DPP PKS terkait persoalan pemakzulan Gibran,” ujar Budiman.
Ia menegaskan, DPD PKS Sergai mendukung langkah dan sikap DPP PKS dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, MK dan MA merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sehingga setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian.
Budiman juga menyinggung pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menyampaikan rencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia turut mengutip pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menurut Budiman menilai langkah ke PTUN tersebut tidak akan memberikan hasil yang berarti.
Lebih lanjut, Budiman berpendapat bahwa perubahan dalam kepemimpinan nasional, apabila terjadi melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
“Menurut saya, mundurnya Gibran atau dimundurkan melalui mekanisme yang berlaku bisa menjadi momentum untuk menstabilkan ekonomi kita. Insyaallah, ke depan para investor semakin optimistis terhadap stabilitas ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung aspirasi yang disampaikan rekan-rekan di DPR RI agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Budiman yang juga sebagai pengusaha di Sergai berharap, apabila wacana pengunduran diri atau pemberhentian Wakil Presiden tersebut benar-benar berlanjut, Indonesia dapat semakin memperkuat kondisi perekonomian dan menjaga kepercayaan investor.
Di akhir pernyataannya, Budiman mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang berkembang.
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak menimbulkan spekulasi. Ini merupakan bagian dari proses demokrasi dan ketatanegaraan. Kita percayakan kepada rekan-rekan di DPR RI yang berada di pusat untuk menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.
Ia berharap dinamika politik yang berkembang saat ini dapat disikapi secara bijaksana serta menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus menjaga stabilitas politik, hukum, dan ekonomi nasional.
Diketahui, Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Dari keseluruhannya, Fraksi PKS yang terbanyak menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
(Red)
About the Author
