Arkamedia.id.Labuhanbatu – Beranjak dari persoalan masyarakat nelayan yang kerap mengalami kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Labuhanbatu mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Senin, (21/09/26).
Kelangkaan dan mahalnya harga BBM jenis solar bersubsidi di Kecamatan Panai Hilir disebut tak pernah terselesaikan pemerintah. Peristiwa itu berdampak pada lemahnya pendapatan ekonomi masyarakat nelayan.
Zulkifli, anggota DPRD Partai Gerindra Kabupaten Labuhanbatu menuturkan, sulitnya memperoleh BBM jenis solar berdampak pada tingginya harga tebus masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir.
Kelangkaan tersebut menyebabkan pendapatan hasil tangkap ikan warga nelayan tidak seimbang.
Di Kecamatan Panai Hilir, harga BBM jenis solar senilai Rp 12.000,- bahkan sampai diangka Rp 14.000,- perliternya,
“Ya, saat ini, masyarakat di Kecamatan Panai Hilir mengeluhkan mahalnya harga BBM jenis solar. Tingginya harga tersebut tentu menambah beban masyarakat. Hasil tangkap ikan dalam perharinya bila dihitung pengeluaran belanja nelayan pastilah tidak seimbang,” ungkap Zulkifli.
Diketahui, tingginya harga BBM jenis solar di Kecamatan Panai Hilir dipicu lantaran kedidakpastian kouta pengguna pada ketersediaan pasokan.
Pemasok menggunakan sepeda motor (Alung-Along) mengaku terkadang mengalami kesulitan menyuling di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU).
Dilatarbelakangi itulah penyebab harga BBM di Kecamatan Panai Hilir melambung tinggi.
“Itulah mengapa BBM jenis solar subsidi di Kecamatan Panai Hilir sulit didapat. Pemasok saling berebut mengisi di SPBU dengan cara menyuling, persoalan ini patut untuk kita perhatikan bersama,” cetus Zulkifli.
Selain itu, sambung Zulkifli, upaya mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara menyuling merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Berkaitan hal tersebut tentu membuat ruang gerak pemasok sangat terbatas. Dengan demikian kouta kebutuhan masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir secara otomatis tidak tercukupi,
“Kita tahu perbuatan menyuling BBM bersubsidi melanggar hukum. Nah, disitu ruang gerak pemasok sangat terbatas, mereka takut ketahuan, oleh karenanya pandai-pandai lah mereka. Namun, peristiwa ini kan sebuah masalah, oleh karenanya kita berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah dapat segera membangun SPBN di Kecamatan Panai Hilir,” papar Zulkifli.
Sebagai wakil rakyat Dapil 4 Kabupaten Labuhanbatu, Zulkifli merupakan berlatarbelakang mantan pengusaha nelayan. Sosoknya disebut sangat memahami segala dinamika yang dialami masyarakat nelayan.
Tanpa ragu, selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Zulkifli berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi mencari jalan keluar agar SPBN di Kecamatan Panai Hilir dapat berdiri,
“Tentu tak henti-henti nya saya terus berharap kepada pihak Kementerian ESDM, Pertamina dan Pemerintah Daerah agar peduli pada nasib nelayan Kabupaten Labuhanbatu terkhusus di Kecamatan Panai Hilir. Dengan adanya SPBN, perekonomian nelayan akan lebih sejahtera,” pungkas Zulkifli mengakhiri.
Terpisah, Manap Lubis, mantan Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),
Ditemui dirumah kediamannya, Manap menyebut, pembangunan SPBN di Kecamatan Panai Hilir sudah patut dan layak. Selama berpuluh-puluh tahun Pemerintah Pusat maupun Daerah terkesan tidak peduli pada nasib nelayan. Kelangkaan dan tingginya harga BBM menyisakan penderitaan rakyat,
“Sampai hari ini, berpuluh-puluh tahun lamanya masyarakat nelayan di Kecamatan Panai Hilir menanggung beban penderitaan. Para nelayan semangkin terpinggirkan oleh ketidakpedulian Pemerintah. Persoalan kelangkaan dan mahalnya harga BBM solar di Kecamatan Panai Hilir menjadi derita tiada akhir. Untuk itu saya berharap Pemerintah segera membangun SPBN di Kecamatan Panai Hilir agar belenggu penderitaan masyarakat dapat lepas sehingga merasakan kemerdekaan sebagaimana cita-cita luhur bangsa,” papar Manap.
Usia menyampaikan ungkapan tentang penderitaan warga nelayan, Manap menutup ceritanya dengan memberi tawaran kepada Pemerintah. Bahwa, bilamana Pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan SPBN di Kecamatan Panai Hilir, Manap Lubis mengaku siap mencarikan lahan tempat dibangunnya SPBN nanti,
“Kalau persoalan lahan, saya siap berkontribusi, demi masyarakat nelayan saya bersedia membantu sekuat tenaga,” tandas Manap Lubis mengakhiri. Demikian dikabarkan.
Penulis. Budi Saragih.
About the Author
