SERGAI, ARKAMEDIA — Isu ketidaktepatan penyaluran sejumlah bantuan pemerintah kembali menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Banyak warga menilai masih terdapat penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kategori, baik dari segi kondisi ekonomi maupun kelayakan data.
Hal ini disampaikan oleh tokoh pemuda asal Kecamatan Teluk Mengkudu, Ahmad Muhajir, yang akrab disapa Ajir, kepada Arkamedia, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, persoalan pendataan yang kurang akurat diduga menjadi salah satu faktor penyebab bantuan tidak tepat sasaran.
“Sekarang di masyarakat sedang ramai dibicarakan soal bantuan pemerintah yang mungkin kurang tepat sasaran. Mungkin ada kesilapan pendataan dari bawahan. Kami sebagai masyarakat meminta kepada dinas terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, agar hal seperti ini tidak menimbulkan salah paham,” ujarnya.
Ia mencontohkan, masih ditemukan warga dengan penghasilan cukup, tinggal di rumah permanen, hingga memiliki beberapa unit kendaraan, namun tetap terdata sebagai penerima bantuan.
“Hal seperti itu menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat lain yang justru lebih membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan,” tambahnya.
Muhajir juga mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan penanda rumah penerima bantuan untuk mewujudkan transparansi.
“Kami mengusulkan agar pemerintah membuat stiker atau selebaran yang bisa ditempel di rumah para penerima bantuan. Dengan begitu, bila ada yang sebenarnya tidak layak menerima, setidaknya ada rasa malu dan tenggang rasa terhadap masyarakat lain,” jelasnya.
Selain persoalan pendataan, ia juga menyoroti adanya dugaan tindakan intimidatif dari oknum aparatur desa atau petugas di lapangan yang dinilai tidak profesional.
“Kami juga memohon kepada pemerintah agar menertibkan aparat di tingkat bawah yang masih mengeluarkan kata-kata ancaman kepada masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa warga yang mengkritik pemerintah atau memberi saran bisa dicopot dari daftar penerima bantuan. Ini tidak benar dan tidak seharusnya terjadi,” tegasnya.
Muhajir berharap pemerintah kabupaten, khususnya dinas terkait dan aparatur pemerintahan desa, dapat lebih transparan, profesional, dan adil dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan sosial agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Ini hanya usulan kami sebagai masyarakat awam. Masalah bantuan sudah bukan rahasia umum lagi. Kami berharap perbaikan demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
(SYF)
