TEBING TINGGI, ARKAMEDIA– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menegaskan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Erwin menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar persoalan sektoral yang hanya berkaitan dengan perempuan dan anak. Namun, lebih luas mencakup pemenuhan hak, kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih serius menerapkan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan. Termasuk memastikan pembangunan fasilitas publik bersifat inklusif serta ramah terhadap kelompok rentan, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menyoroti pentingnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program prioritas yang memiliki dampak terukur. Menurutnya, alokasi anggaran harus lebih diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak memiliki hasil jelas.
“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sekda juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor serta meninggalkan pola kerja birokrasi yang hanya berorientasi pada rutinitas. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen, inovasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan.
Menurutnya, implementasi RAD Kesetaraan Gender diharapkan dapat berjalan selaras dengan berbagai target pembangunan prioritas daerah, di antaranya penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat aspek utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.
“Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) berfokus pada empat poin utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat,” jelas Hamdani.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta sejumlah perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Melalui penyusunan RAD Kesetaraan Gender ini, Pemko Tebing Tinggi diharapkan mampu memperkuat komitmen pembangunan yang inklusif, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
(YSN)
