SERDANG BEDAGAI . ARKAMEDIA – Ketua Umum Ikatan Remaja Milenial Islam Pemuda Serdang Bedagai (IRMSAPS), Agus Salim, S.Pd., mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengambil tindakan tegas terhadap Kepala SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Roslina Tanjung, menyusul dugaan penjualan seragam olahraga, pakaian praktik, dan atribut sekolah kepada siswa.
Desakan tersebut disampaikan Agus Salim, Senin (9/11/2026), di Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Ia meminta Dinas Pendidikan Sumut melakukan evaluasi menyeluruh dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui pemeriksaan.
Agus Salim mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian publik setelah diberitakan sejumlah media online, termasuk ARKAMEDIA.id. Menurutnya, setelah pemberitaan tersebut mencuat, pihak sekolah disebut telah mengembalikan uang kepada siswa serta menggelar rapat mendadak bersama orang tua siswa.
“Kalau uang tersebut dikembalikan, tentu perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar pengembaliannya. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya tindakan yang bertentangan dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” ujar Agus Salim.
Ia menegaskan, pengembalian uang siswa tidak serta-merta menghapus persoalan apabila dalam proses sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Sumut melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Selain menyoroti pihak sekolah, Agus Salim juga menilai pengawasan Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Wilayah III Sumatera Utara perlu dievaluasi.
Menurutnya, Kepala Cabang Dinas dan pejabat terkait, khususnya yang membidangi SMA, harus lebih optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
“Kacabdis dan Kasi SMA dinilai perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerapan aturan pendidikan, khususnya di SMKN 1 Teluk Mengkudu. Jangan sampai persoalan seperti ini terjadi tanpa pengawasan yang maksimal,” tegasnya.
Agus Salim berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, memeriksa mekanisme pengadaan dan penjualan perlengkapan sekolah, serta memastikan tidak ada siswa maupun orang tua yang dirugikan.
Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
About the Author
