DELI SERDANG, ARKAMEDIA – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, memusnahkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Barang bukti yang dimusnahkan tersebut mencakup 779 kilogram sisik trenggiling serta berbagai bagian tubuh satwa liar dilindungi lainnya yang berasal dari perkara perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho; Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani; Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara, N. Prayatno Ginting; serta Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto.
Turut hadir perwakilan Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 779 kilogram sisik trenggiling (Manis javanica), satu lembar kulit harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), tiga kantong tulang harimau, satu opsetan dan lima kuku beruang madu (Melursus malayanus), tiga pasang tanduk dan satu lembar kulit kambing hutan (Capricornis sumatraensis), satu tanduk rusa, satu tanduk kijang, serta 27 karung kulit ular dari berbagai jenis.
Pemusnahan tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu regulasi yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Regulasi tersebut antara lain mengatur penanganan dan pemusnahan bagian tubuh satwa yang mengandung bibit penyakit dan/atau mengalami kerusakan, serta membuka ruang pemanfaatan barang bukti untuk kepentingan ilmu pengetahuan melalui mekanisme yang sah.
Dengan demikian, penanganan barang bukti harus mempertimbangkan status hukum, kondisi fisik, potensi risiko kesehatan, serta kelayakan pemanfaatannya agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti kejahatan satwa liar menjadi pengingat pentingnya memperkuat upaya pencegahan sejak tingkat tapak, sebelum satwa menjadi korban perburuan dan perdagangan ilegal.
“Ratusan kilogram sisik trenggiling serta bagian tubuh satwa lainnya yang dimusnahkan hari ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Kita tidak boleh hanya hadir ketika satwa sudah diburu dan diperdagangkan,” ujar Dwi Januanto.
Ia menambahkan, negara harus hadir lebih awal untuk mencegah kejahatan sejak dari habitat satwa liar.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat Polisi Kehutanan hingga 70 ribu personel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan hutan dan satwa liar.
“Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan penguatan hingga 21 ribu personel. Dengan personel yang lebih memadai, didukung kemampuan deteksi dini, patroli, serta kerja sama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum, kita dapat memperkuat pencegahan perburuan dan menekan jaringan perdagangan ilegal sebelum semakin banyak satwa menjadi korban,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung upaya konservasi dan perlindungan spesies yang terancam punah.
“Satwa liar merupakan unsur penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Pemusnahan ini menegaskan komitmen kita untuk memastikan bahwa hasil kejahatan terhadap satwa liar tidak kembali beredar dan tidak lagi mengancam kelestarian spesies yang dilindungi,” ungkap Novita.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari penuntasan proses hukum sekaligus momentum untuk memperkuat pemberantasan jaringan perdagangan satwa liar.
“Pemusnahan ini memastikan barang bukti hasil kejahatan tidak kembali beredar secara ilegal. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti di sini. Kami terus memperkuat sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, karantina, bea cukai, dan instansi terkait untuk menelusuri jaringan perdagangan, mengungkap pihak yang mengendalikan dan menikmati keuntungan, serta menindak setiap pihak yang terlibat. Kejahatan satwa liar harus ditangani hingga ke akar jaringannya,” tegas Hari.
Pelaksanaan kegiatan ini turut didukung Proyek Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi Sectors Engagement (LEVERAGE) di bawah naungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, LEVERAGE mendukung penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan pendekatan berbasis bukti dalam penanganan kejahatan satwa liar.
Upaya tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan.
Melalui pemusnahan ini, Kementerian Kehutanan kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar dilindungi serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia sebagai warisan bangsa yang harus dilestarikan bagi generasi sekarang dan mendatang.
(why/ARKAMEDIA)
About the Author
