SERGAI, ARKAMEDIA |
Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, tampaknya belum berjalan optimal di Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Pasalnya, masih ditemukan warga miskin yang belum pernah tersentuh bantuan, meski telah berulang kali didata oleh pendamping PKH setempat. Sabtu (25/10/2025).
Salah satunya dialami Safrida (36), warga Dusun I Desa Bogak Besar. Ibu empat anak ini mengaku tidak pernah menerima bantuan PKH, walau namanya sudah beberapa kali diminta oleh petugas pendataan.
“Sudah beberapa kali didata, tapi sampai sekarang belum juga dapat PKH. Datanya diambil, tapi gak ada kabarnya lagi,” ujar Safrida saat ditemui di rumahnya yang terendam banjir, Kamis (23/10/2025).
Safrida mengatakan, tiga dari empat anaknya masih bersekolah di tingkat SD dan SMP. Sementara suaminya merantau mencari nafkah ke luar daerah. Ironisnya, rumah yang mereka tempati bukan berasal dari bantuan pemerintah, melainkan hasil swadaya lembaga sosial.
Lebih mengejutkan, Safrida mengaku tak pernah mengenal pendamping PKH Desa Bogak Besar, yang diketahui bernama Erwin, juga menjabat sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Teluk Mengkudu.
“Pendamping PKH-nya aja saya gak kenal, apalagi dapat bantuannya,” ungkapnya.
Ia juga menilai ada ketimpangan dalam pendataan penerima manfaat.
“Ada warga yang ekonominya lebih baik dan anaknya cuma satu malah dapat PKH. Saya yang punya tiga anak sekolah malah tidak,” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Operator SIKS-NG Desa Bogak Besar, Fittauli Daeli, membenarkan bahwa nama Safrida tidak terdaftar dalam sistem penerima PKH.
“Benar, dia tidak masuk daftar PKH. Tapi sudah kami usulkan dalam BLTS Kesra, dan prosesnya sudah selesai diusulkan,” ujar Fittauli saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Pendamping PKH Desa Bogak Besar, Erwin, ketika dimintai tanggapan terkait kelayakan Safrida untuk menjadi penerima bantuan, justru meminta wartawan mengirimkan data kependudukan terlebih dahulu.
“Boleh kirim data lengkapnya, pak. KTP, KK, dan foto rumahnya,” jawabnya singkat melalui pesan singkat, Jumat (24/10).
Sorotan Terhadap Kinerja Pendamping PKH
Kasus yang menimpa Safrida menimbulkan pertanyaan besar tentang kinerja dan pengawasan terhadap pendamping PKH di tingkat desa. Sebagai ujung tombak pelaksanaan program sosial, pendamping memiliki peran strategis memastikan data penerima bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Minimnya kehadiran pendamping di tengah masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan hilangnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Masyarakat pun berharap Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai turun langsung melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan agar setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dapat menerima haknya secara adil dan transparan.
“Kalau dapat PKH, bisa sedikit membantu biaya sekolah anak-anak,” ujar Safrida penuh harap.
