Tebing Tinggi ArkaMedia.id | Salah seorang Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tebing Tinggi, Ibnu Al-Kautsar Harahap, menyatakan potensi gelombang aksi massa jilid II terbuka apabila pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan rakyat yang telah disampaikan dalam unjuk rasa sebelumnya.
Ibnu yang juga sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC. IPNU) Kota Tebing Tinggi menegaskan bahwa berbagai tuntutan mahasiswa lahir dari keresahan masyarakat. “Saya yakin pasti ada gerakan-gerakan yang lebih besar lagi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena tuntutan yang beredar hari ini murni berasal dari keresahan rakyat,” ujarnya di salah satu cafe yang berada di bilangan Jl. Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi, Jumat (5/9).
Ia menyampaikan, potensi demo besar jilid II bukan tidak mungkin akan merembet ke daerah-daerah sebagai bentuk aksi menuntut janji-janji. “Kalau kami tetap akan terus mengawal realisasi dari janji dan komitmen legislatif. DPR RI maupun DPRD Kota Tebing Tinggi yang telah menandatangani komitmennya kemarin di hadapan para mahasiswa dan pemuda yang berunjuk rasa, harus berani mematuhi tuntutan rakyat, jangan sampai ada pengingkaran yang berujung pada gejolak lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tebing Tinggi (FKDM), Asnawi Mangkualam, di lain tempat kepada awak media ini, menilai pernyataan salah seorang Kader PMII Kota Tebing Tinggi perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Gerakan mahasiswa biasanya menjadi katalis suara publik yang lebih luas. Ketika mahasiswa turun, itu pertanda ada akumulasi keresahan yang tidak boleh diremehkan. Pemerintah sebaiknya tidak sekadar memberi janji, melainkan menunjukkan langkah nyata,” kata Asnawi Mangkualam,
Asnawi juga menambahkan, kegagalan merespons aspirasi rakyat dapat berdampak pada menurunnya legitimasi terhadap suatu lembaga. ” Ini juga disebabkan karena persoalan “trust”, kepercayaan publik yang mulai menurun kepada pemimpinnya atau orang yang diwakilkannya”, ucap Asnawi sembari menegaskan bahwa Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebagai wadah masyarakat yang bertugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan data dan informasi tentang adanya potensi ancaman keamanan (ATHG) kepada pemerintah daerah. Tujuannya untuk deteksi dan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi gangguan yang dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah.
(Az, P)
